Usmad Hamid: Insiden Brimob Aniaya Pelajar Tewas Ungkap Budaya Kekerasan dalam Kepolisian

Papejafm News -, Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, isu kekerasan dalam tubuh lembaga penegak hukum menjadi dilema yang sangat serius. Teranyar, insiden yang melibatkan anggota Brimob yang diduga menganiaya seorang pelajar hingga merenggut nyawanya, menambah panjang daftar masalah di kepolisian. Usmad Hamid, seorang aktivis dan pakar keamanan, mengungkapkan pandangannya mengenai kondisi ini.

Usmad menggarisbawahi bahwa kasus tersebut merupakan bentuk nyata dari kultur kekerasan yang telah berurat-akar dalam institusi kepolisian. Ini bukan sekadar tindakan individu, tapi lebih kepada sistemik yang sudah ada sejak lama, ungkap Usmad. Dia menilai bahwa pola perilaku kekerasan ini perlu ditangani dengan serius agar tidak terus menggerogoti integritas kepolisian.

Menurutnya, perilaku kekerasan yang terjadi di lapangan tidak lepas dari pembinaan dan pendidikan yang diterima oleh anggota kepolisian. Usmad menekankan bahwa ada sejumlah pelanggaran kode etik dalam tindakan Brimob ini, dan hal ini mencerminkan rendahnya nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Kondisi ini memicu sorotan tajam dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan peran kepolisian dalam menjaga keamanan, jika personelnya terlibat dalam tindak kekerasan terhadap warga sipil. Pertanyaan mendasar muncul: bagaimana lembaga yang seharusnya melindungi masyarakat bisa berperilaku sebaliknya?

Selama ini, kekerasan dalam kepolisian sering kali dituduhkan pada oknum saja. Namun, Usmad percaya bahwa ini adalah hasil dari budaya yang telah melekat. Jika kita tidak menginvestigasi lebih dalam dan menghadirkan solusi yang tepat, kejadian serupa akan terus terulang, tambahnya tegas.

Di satu sisi, kejadian ini bisa menjadi momentum bagi reformasi di internal kepolisian. Usmad mendorong pentingnya penguatan pengawasan dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Harus ada kepastian bahwa setiap tindakan aparat bisa dipertanggungjawabkan, jelasnya.

Pengawasan eksternal oleh lembaga independen dianggap sebagai langkah yang krusial. Usmad berharap agar masyarakat bisa lebih berperan serta dalam mengawasi kepolisian, karena suara mereka sangat penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi ini.

Lebih jauh, Usmad memberi catatan bahwa penting untuk menghadirkan lebih banyak program pendidikan dan pelatihan bagi anggota kepolisian, khususnya mengenai hak asasi manusia. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan anggota kepolisian bisa lebih bijak dan humanis dalam melakukan tugasnya.

Namun, reformasi bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak untuk bersama-sama menciptakan kepolisian yang bersih dari praktik kekerasan dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepolisian harus menjadi pelindung, bukan malah menjadi ancaman bagi warganya, tutupnya. Ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.