Pilkada 2020, Mendagri Tito Larang Arak-Arakan ke KPU

JAKARTA,LINGGAUMETROPOLIS.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan agar para bakal pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 tidak melakukan arah-arakan saat menuju pendaftaran di kantor KPU. Selain itu tidak boleh ada upaya menciptakan kerumunan.

Menurut Mendagri tahun ini ada 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan menggelar Pilkada serentak.

Semua mesti mematuhi dan mempedomani protokol kesehatan Covid-19, terutama pada saat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Mengingat masa pendaftaran calon kepala daerah akan dimulai pada Jumat, 4 September 2020 dan berakhir Minggu, 6 September 2020,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian .

Menurutnya, pasangan calon agar tidak mengajak massa pendukung dalam jumlah yang besar.

“Pasangan calon cukup didampingi tim kecil yang menyiapkan dokumen administrasi pendaftaran, dan jika ingin dipublikasikan dapat menggunakan media atau secara virtual. Saya mengingatkan kepada para pasangan calon kepala daerah di 270 daerah untuk mepatuhi protokol kesehatan Covid-19,” tegas Mendagri.

Hal tersebut disampaikan Mendagri pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) Tahun 2020, Kamis (3/9/2020).

Dalam Pidatonya, Mendagri juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mempercepat realisasi dan penyerapan, serta meningkatkan kinerja pengawasan atas anggaran belanja daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik untuk penanganan Covid-19, program Pemulihan Ekonomi Nasional, Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, serta Pengelolaan Dana Desa dan Dana BOS.
Pada Rapat Koordinasi dimaksud juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara Kemendagri dan BPKP dalam rangka Sinergitas dan Kolaborasi dalam pengawalan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Lebih lanjut, Mendagri juga tidak bosan-bosannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada momentum yang tidak bisa terpisahkan dengan penanganan pandemi Covid-19. Justru Pilkada mesti dijadikan momentum untuk melakukan gerakan bersama melawan Covid-19 dengan menggerakkan mesin-mesin daerah. Selain itu, ada peran konkret dari para pasangan calon untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.

“Pilkada, sebetulnya bukan bagian yang terpisahkan, kita jangan sampai berpikir bahwa Pilkada adalah bagian terpisah dari penanganan pandemi Covid-19. Pilkada ini harus kita jadikan momentum, momentum emas untuk kita bergerak maksimal menghadapi pandemi untuk menggerakkan mesin mesin daerah. Karena ada 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, yaitu 9 tingkat provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Kalau dari 548 provinsi dan kabupaten/kota, jumlah  270 daerah itu adalah separuhnya, kalau separuh daerah semua bergerak dalam penanganan pandemik Covid-19, maka otomatis akan bisa menstimulasi 278 yang tidak melaksanakan Pilkada” urainya seperti dilansir di laman media mendagri.

Mendagri juga menyampaikan, Pilkada menjadi momentum emas untuk menangani pandemi Covid-19 apabila strategi dan settingnya benar. Namun, jika strategi dan settingnya keliru, maka akan berpotensi menjadi cluster baru, akibat terjadinya kerumunan massa. Untuk itu, Pilkada diharapkan betul-betul sebagai momentum memperkuat mesin dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Sumber : Siberindo.co ( Newsroom SMSI)

Artikel ini telah tayang di Siberindo.co
https://siberindo.co/03/09/2020/jelang-pendaftaran-paslon-pilkada-mendagri-tak-boleh-konvoi/