Perumahan Syariah Di Lubuk Kupang Belum Punya Izin, DPMPTSP : Kita Perintahkan Setop Sementara

LINGGAUMETROPOLIS.COM– Perumahan Syariah (PT Buraq) di jalan HM Suharto Kelurahan Lubuk Kupang yang cukup sensasional memberikan banyak bonus beberapa waktu ini, ternyata tidak mengantongi izin.

Develover perumahan syariah ini menawarkan pembelian rumah tanpa proses bank atau tanpa riba bank namun tetap dengan sistem kredit, bahkan mereka menjanjikan bonus lemari, tempat tidur,kulkas dan lainnya untuk menarik pembeli, namun sebaiknya fikir ulang sebab perumahan ini belum memiliki izin.

Lebih parahnya lagi, develover syariah ini sangat berani melakukan pembongkaran lahan (kebun karet) dengan alat berat padahal belum memiliki izin sama sekali.

Hal tersebut terkuak setelah beberapa masyarakat meragukan keamanan pembelian rumah terutama soal sertifikat rumah yang tidak dijaminkan ke BUMN ( perbankan) dan perizinan perumahan tanpa proses bank tersebut.

Terkait pemasaran dan penjualan perumahan, saat ini sudah ada Peraturan Menteri (Permen) tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli.

Permen sudah mengatur syarat pemasaran, yaitu kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah, perizinan pembangunan perumahan, dan jaminan atas pembangunan perumahan dari lembaga penjamin.

Redaksi Linggaumetropolis.com mencoba menulusuri perizinan usaha perumahan tersebut.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) Kota Lubuklinggau,Hendra Gunawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa perumahan Syariah Bilal Bin Rabah (PT Buraq) belum mengantongi izin.

” Iya belum ada izin perumahannya, pembuatan izin memang ke kita (DPMPTSP) tapi sampai sekarang belum ada izinnya, mengajukan berkas saja belum,”tegasnya.

Ditegaskan, Aan, pihaknya telah memerintahkan PT Buraq perumahan syariah di Lubuk Kupang untuk menghentikan aktivitas dan operasional sampai mereka memiliki izin.

Adapun jenis- jenis perizinan yang harus dibuat oleh perumahan syariah ini yakni izin prinsip, IMB berikut dengan izin lingkungan, site plan, SKRK, dokumen UPL UKL, sertifikat tanah dan DPMPTSP pun belum melihat surat atas tanah yang akan mereka bangun.

“DMPTSP tentu akan lebih teliti terhadap pengajuan izin usaha, kalau syarat-syarat belum terpenuhi kami tidak akan memberikan izin karena nanti dampaknya juga akan buruk untuk Pemkot Lubuklinggau, develover perumahan itu syaratnya banyak dan perizinannya banyak mulai dari Izin Prinsip, Izin Mendirikan Bangunam (IMB) yang terdiri dari Amdal, SKRK, Siteplan, UPL UKL, sertifikat lahan dan lainnya, akta pendirian, dan lainnya, dan kemudian tentu develover juga harus mejadi anggota asosiasi, kalau umumnya seperti REI, untuk sekarang kita perintahkan hentikan dulu aktivitas perumahan syariah PT Buraq,” tegas Aan.

Diterangkan,Aan, PT Buraq sama sekali memiliki izin, sehingga wajib untuk mengurusi izin tersebut, selama belum ada izin maka harus menyetop operasional.

Pemkot Lubuklinggau pada dasarnya sangat welcome dengan para investor yang mau menanamkan modal di Lubuklinggau,namun wajib menaati aturan terutama perizinan.

Aan menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap pembelian apapun, apalagi dengan badan usaha yang belum berizin.

Sementara, PT Buraq yang merupakan Develover Perumahan Syariah di Lubuk Kupang belum mengantongi seluruh izin perumahan tersebut, namun sudah mendirikan bangunan, bahka sudah ada konsume yang bertransaksi.

Terpisah, Manager PT Buraq, Dodi didampingi manager HRD PT Buraq, Deni saat dikonfirmasi berkilah bahwa izin masih dalam proses di DPMTPSP Lubuklinggau.

” Kita mengakuisisi PT Mitra Dirumah Sejahtera, kemudian kita ganti dengan PT sendiri (Buraq), sekarang sedang proses katanya masih di PU belum ke DPMPTSP,”akunya.

Dikatakanya, pihaknya sudah memiliki akte pendirian perusahaan, SK Menkumham dan NIB. Namun perusahaan develover tak cukup hanya memiliki hal tersebut, melainkan harus lengkap izin dari berbagai sektor baik prinsip, bangunan, lingkungan hingga komitmen menyiapkan ruang terbuka hijau.

Ditanya terkait, keamanan atau jaminan sertifikat rumah konsumen yang kredit tanpa bank, dia menerangkan pihaknya telah bekerjasama dengan notaris.

” Sertifkatnya tidak di pembeli, dan tidak juga di kami tapi di notaris, (seandainya nanti bangkrut), kemungkinan kami akan menjual saham perumahan ke pihak lain untuk meneruskanya,”tegasnya.

Disingung mengenai asosiasi, Deni menerangkan bahwa telah berkoordinasi dengan salah satu asosiasi, namun masih menunggu izin keluar terlebih dahulu.

Kesimpulan  Data DPMPTSP Lubuklinggau terhadap Perumahan Syariah

1. Belum Memiliki Izin Prinsip

2. Belum memiliki IMB

– SKRK

– Dokumen Lingkungan/Amdal

– Site Plan

– Sertifikat Lahan/Tanah

(*)