Pengakutan Batubara Menggunakan Jalan Umum Melanggar UU

MURATARA, MP – Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) melaui Komisi III telah melakukan sidak terkait laporan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan yang menggunakan jalan kabupaten, sabtu 03/04/21

Atas laporan tersebut anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) langsung kelokasi sekaligus memeriksa kondisi jalan yang dilewati mobil pengangkut batubara diduga melebihi kapasitas.

Ketua komisi 3 Ahmad Yudi nugraha SH MKn mengatakan, berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”, dan pasal 1 angka angka 6 disebutkan “Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 UU No. 38 Tahun 2004 sangat jelas bahwa jalan umum diperuntukan untuk lalu lintas umum dan bukan untuk kepentingan badan usaha, untuk kepentingan sendiri (Perusahaan) sehingga seharusnya pengangkutan batubara tidak menggunakan jalan umum, tapi harus menggunakan jalan khusus, karena kegiatan tersebut jelas untuk untuk kepentingan usahanya sendiri, ujarnya

Selain itu I Wayan Kocap yang merupakan anggota komisi III menjelaskan, bahwa fakta di lapangan kemarin kita sudah melakukan dialog di kantor PT BKL dan PT Gorby bahwa izin usaha pertambangan mereka belum ada perubahan masih izin Musi Rawas dulu, karena mereka ini gorby terutama yang bergerak di tahun 2009 kita belum pisah sehingga masi Musi Rawas.

“Jikalau izin pertambangan itu masih izin Musi Rawas secara otomatis kita bukan daerah penghasil tetap kita diberikan bantuan oleh kabupaten tetangga”, pungkas I Wayan Kocap

Mestinya ini oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati harus menjadi perhatian agar ini segera dirubah dan izinnya harus pemerintah Musi Rawas Utara.

Sederhana dapat kita simpulkan baik dari kementerian ESDM maupun kementrian keuangan dalam hal bagi hasil dari sumberdaya alam itu masih di berikan kepada Musi Rawas kemungkinan.

Dengan ini ada 893 meter jalan kabupaten yang dilalui 4 (empat) perusahaan batu bara yang berada di rawas ilir yakni PT Bara Sentosa Lestari, PT Bayan Koalindo Lestari, PT Gorby Putra Utama, dan PT Triaryani 

Sementara undang-undang tentang minrel dan batu bara itu tidak diperbolehkan UU No 3 Th 2020 perubahan atas uu nmr 4 th 2009 tentang mineral dan batubara, bahwa setiap perusahaan batu bara tidak boleh lewat dijalan umum dan harus buat jalan sendiri

“Tindak lanjutnya kita akan memanggil ke 4 (empat) perusahan tersebut untuk hadir ke DPRD untuk menyatakan sikap mereka, kontribusi mereka terhadap daerah dan lain-lainnya”, tegas I Wayan Kocap

Setelah meninjau langsung ke lokasi komisi III akan segera melayangkan surat kepada pihak perusahaan untuk bisa mencari jalan keluar atas persoalan ini. (Isondy)

The post Pengakutan Batubara Menggunakan Jalan Umum Melanggar UU appeared first on MediaPerubahan.Com.

Klik : Sumber Berita
Author: kabarkite