Pejabat Pemkot Ikuti Rakornas Percepatan Penurunan Stunting

Kabarkite.com, LUBUKLINGGAU-Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Lubuklinggau, H Tamri menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting dengan tema “Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting” melalui virtual di Command Center (CC) Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Senin (23/8).

Ikut mendampingi Asisten III, Kepala Bappeda Litbang Kota Lubuklinggau Nobel Nawawi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, H Dian Chandera, Kadinkes Lubuklinggau, Cikwi, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Lubuklinggau Henny Fitrianty, Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau A.H. Ritonga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM) Kota Lubuklinggau, Heri Zulianta, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Lubuklinggau, Asril Asri.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam hal ini diwakili Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengatakan selama pandemi Covid-19 penurunan Stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun ) hanya 4 persen karena Covid-19 mengakibatkan penuruan pendapatan dan berdampak kualitas hidup terutama tumbuh kembang anak 0 sampai 2 tahun berpotensi mengakibatkan peningkatan Stunting.

Menurut Menkeu, stunting merupakan program prioritas dimana sasaran prioritasnya adalah ibu hamil dan anak-anak 0-2 Tahun. Oleh karena itu perlu koordinasi semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah hingga ke tingkat desa.
Tantangan yang dihadapi sambung Menkeu, kurangnya koordinasi antar sektor terutama pemahaman daerah dalam penurunan Stunting sehingga perlu inovasi daerah karena tantangan kedepannya semakin sulit.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa menyampaikan 1000 hari pertama anak manusia adalah sumber daya alam. Jika anak terdampak Stunting akan mengakibatkan beberapa penyakit dimasa tuanya nanti.

Stunting menjadi penentu anak dimasa depan, angka balita Indonesia hanya mencapai 54 persen menuju manusia berkualitas.

Untuk percepatan penurunan stunting perlu program prioritas, pemberian ASI dan pemberian makanan bergizi.
Pemerintah daerah seharusnya berlomba dalam penurunan stunting. “Kami mengajak seluruh komponen dalam penurunan Stunting, agar kelak tercipta generasi emas,” tandasnya.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan percepatan Stunting terus akan dilakukan dimana Kemenkes selalu optimis dalam penurunan Stunting ini dengan penguatan edukasi gizi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyampaikan penggunaan dana desa harus optimal dimana masyarakat miskin desa harus mendapat semua bantuan sesuai sasaran.

Mendagri, Tito Karnavian menambahkan penurunan stunting merupakan program nasional yang sangat penting, tetapi banyak masyarakat belum banyak tahu mengenai pentingnya penurunan Stunting ini.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI, Hasto Wardoyo menyampaikan sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penuruan Stunting terdapat empat peraturan pelaksanaan dimana tiga Perpres dibawah koordinasi BKKBN dengan rencana aksi, mekanisme data, tata kerja, pemantauan evaluasi dan pelaporan agar tidak terjadi Stunting guna menciptakan generasi emas.

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin menyampaikan betapa pentingnya kolaborasi program kegiatan pada lembaga sampai pemerintah desa dalam penurunan Stunting.

Terimakasih kepada Bupati/Wali Kota yang sudah menyampaikan komitmen sehingga sumber daya dapat dimobilisasi dalam penurunan Stunting hingga 14 persen.

Pemerintah daerah dapat memetakan kembali program dalam upaya penurunan Stunting program mana yang masih berjalan atau tidak.
(*)

Klik : Sumber Berita
Author: kabarkite