Panggil CEO PT Buraq, Komisi 3 Minta Aktivitas Perumahan Buraq Harus Disetop Sampai Punya Izin

LINGGAUMETROPOLIS.COM–Komisi 3 DPRD Lubuklinggau memanggil PT Buraq Noer Syariah terakit polemik perumahan di Kelurahan Lubuk Kupang,Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi III Taufik Siswanto, dihadiri seluruh anggota, CEO PT Buraq Nur Syariah (BNS),Prita Wulan Kencana, perwakilam DPMSTP, DPUPR, Perkim dan awak Media.

Dalam pertemuan terbuka ini Ketua dan anggota Komisi III mempertanyakan kepada CEO PT BNS terkait kelengkapan izin termasuk hak atas tanah yang akan dibangun perumahan. CEO PT BNS, Prita Wulan Kencana mengakui belum memiliki izin dari DPMSTP Lubuklinggau.

“Kami akui, belum memiliki izin dari DPMSTP, namun saat ini masih dalam kepengurusan. Dan untuk lokasi Batu Urip dan tanah di Temam pembangunannya tidak akan kami lanjutkan. Rencana tanah tersebut akan kami jual “mundur” tidak sanggup melanjutkan bisnis ini,” sampai Prita.

Dia mengklaim, saat ini PT BNS memiliki 3 lokasi tanah yang rencananya akan dibangun perumahan yakni di daerah Temam, Kupang dan Taba Pingin. Saat ini yang kami ajukan diwilayah Kupang seluas 4 Hektar lebih, sampainya.

Komisi III kemudian meminta DPMTSP menerangkan secara rinci terkait perizinan perumahan PT Buraq.

Secara rinci, Fadli perwakilan DPMSTP Lubuklinggau menjelaskan bahwa PT BNS belum memiliki izin, dikarenakan belum melengkapi beberapa persyaratan yang harus dilengkapi.

Diterangkan Fadli, untuk beroperasi pertama harus memiliki Persetujuan Prinsip yang syaratnya yakni Badan hukum, NIB, Sertifikat tanah dan Site Plan.

Kemudian, setelah persetujuan prinsip harus membuat IMB yang syaratnya yaitu Sertifikat tanah, SKRK, Izin lingkungan dan SITE plan

” Kemudian kalau berkas lengkap nanti ada tim teknis turun dan memberikan rekomendasi ke DPMPTSP,”tambahnya.

Selanjutya, Komisi III meminta DPMPTSP mempertegas apakah PT Buraq Noer Syariah menyalahi aturan atau tidak, secara tegas Fadli menyatakan bahwa secara adminitrasi sudah menyalahi.

Sementara DPUPR dan Dinas Perkim Lubuklinggau mengatakan, site-plan yang diajukan PT BNS sebanyak 300 lebih perumahan. Namun yang disetujui hanya 260 dengan persyaratan tertentu.

Setelah mendengar berbagai penjelasan, termasuk klaim lahan yang tidak dilengkapi dengan bukti legalitas, komisi III menyimpulkan bahwa kegiatan PT BNS disetop sementara dan disarankan melengkapi izin.

“Kami minta kepada CEO PT Buraq Nur Syariah untuk segera melengkapi izin. Dan terkait ke absahan PT Buraq memiliki tanah yang katanya ada di 3 lokasi, kami minta CEO menerangkan dengan data “bukan katanya,”kata Taufik.

Taufik menekankan kepada CEO PT Buraq, untuk menyetop kegiannya sebelum izin dilengkapi dan diterbitkan.

” Kami minta juga setop dulu kegiatannya sampai izinnya keluar, karena ternyata memang benar PT Buraq belum punya izin (perumahan,red), kalau tidak setop, kami bersama pemkot akan Sidak, kami nanti yanhg akan menyetopnya,”pungkasnya. (*)