Pajak Tidak Memberatkan

Laporan: Panca Riatno

LUBUKLINGGAU-Walikota Lubulinggau, H SN Prana Putra Sohe mengaku mempunyai beban besar dan kewalahan dalam membangun Kota Lubuklinggau. Pasalnya anggaran yang tersedia sangat minim dimana untuk pembangunan dalam setiap tahunnya hanya tersedia anggaran Rp 50 Milyar hingga Rp 100 Milyar saja. Makanya butuh dukungan semua pihak termasuk sinergitas pelaku usaha di Lubuklinggau untuk membangun daerah ini.
Salah satu bentuk sinergitas tersebut menurut Nanan, sapaan akrab Wako H SN Prana Putra Sohe itu, dengan membayar pajak dan juga retribusi daerah.
“Pajak itu tidak memberatkan, mohon dibantu para wajib pajak (WP) daerah agar tidak nakal sebagai upaya membangun sinergitastas,” tegas Nanan, saat membuka acara Dialog Kebangsaan Sinergi Membangun Negeri bersama Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Pekan Kepatuhan di Hotel Dewinda Lubuklinggau, Kamis (4/3).
Disampaikannya, pajak itu sangat penting dalam upaya membangun Kota Lubuklinggau secara berkesinambungan. Pemkot Lubuklinggau sendiri menurutnya sangat konsen dalam upaya peningkatan PAD khususnya pendapatan melaui pajak dan retribusi daerah. Salah satunya dengan menempatkan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang muda dan energik dan pencapaian PAD yang terus meningkat.
“Duit pajak rakyat dititipkan di tempat usaha dan kemudian diserahkan ke negara melalui pemerintah daerah dan oleh negara kembali diserahkan ke rakyat untuk membangun negeri ini. Makanya, minta tolong rakyat untuk membayar pajak dan pelaku usaha juga menyerahkan pajak rakyat yang telah dititipkan itu ke kami, biar bisa dikelola,” ungkap Nanan.
Membangun itu penting karena berdampak positif untuk perekonomian. Inilah yang dilakukan Wako walaupun dengan anggaran yang minim namun disiasati dengan berbagai cara yang jitu.
“Sejauh ini kita mensiasati anggaran dengan tahun jamak dan tidak bisa kita pungkiri juga dengan berhutang untuk optimalisasi. Sebab masyarakat tidak mau tau dari mana anggarannya, mereka hanya minta agar pembangunan dilakukan dan ini kita jalankan,” kata Nanan yang mengakui kebijakan itu hanya berani dilakukan segelintir daerah.*