Langkah Strategis Mendagri: Pemda Diminta Hemat Anggaran untuk Bantu Daerah Bencana di Sumatera

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (Pemda) yang masih memiliki sisa anggaran tinggi untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah di Sumatera yang terkena bencana. Ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan setelah bencana terjadi. Mendagri juga memastikan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada provinsi serta kabupaten/kota yang terdampak.

Lebih lanjut, Mendagri memaparkan kondisi pemulihan pascabencana di tiga provinsi yang terkena dampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keseluruhan, ketiga provinsi ini mencakup 52 kabupaten/kota. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya solidaritas dalam situasi sulit seperti ini di antara pemerintah daerah.

“Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran yang membolehkan Pemda memberikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana,” ungkapnya. Beberapa daerah yang mengalami bencana, seperti Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara, mengungkapkan bahwa sisa anggaran mereka sangat minim. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan dukungan dari daerah lain.

Banjir bandang dan longsor yang diakibatkan oleh Siklon Tropis Senyar telah menyebabkan daerah Aceh, khususnya Aceh Tamiang, hancur. Bahkan, wilayah tersebut digambarkan mirip dengan tsunami kedua, dan demikian parahnya sehingga disebut sebagai kota mati. “Itu daerah-daerah superprioritas yang perlu dibantu,” tegas Mendagri.

Pesan mendesak ini disampaikan dalam Rapat Evaluasi Realisasi APBD 2025, yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Mendagri juga berkoordinasi dengan MenkoPMK Pratikno setelah mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur untuk melihat kondisi di lapangan secara langsung.

“Bencana bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, terutama bagi daerah yang keuangannya tidak memadai,” jelasnya. Ia menilai bahwa untuk mempercepat pemulihan, tindakan segera diperlukan. Mendagri telah melihat sendiri kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang, di mana aktivitas ekonomi masih belum kembali optimal.

Di Sumatera Utara, terdapat beberapa daerah yang juga membutuhkan dukungan, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Mandailing Natal. Penanganan bencana seperti banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat juga memerlukan perhatian tingkat tinggi, agar pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kerjasama antar Pemda sangat dibutuhkan untuk meringankan beban daerah yang sedang dalam keadaan darurat. Solidaritas antar daerah akan memudahkan proses pemulihan dan memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan dengan efisien. Bagi daerah dengan sisa anggaran yang lebih, inisiatif untuk membantu daerah lainnya merupakan langkah yang sangat mulia.

Oleh karena itu, penting bagi Pemda untuk segera bertindak dan merespons dengan cepat, agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik. Di tengah tantangan ini, semangat kebersamaan dan solidaritas akan menjadi kunci utama dalam mengatasi dampak bencana yang telah terjadi. Pemerintah pusat pun terus berupaya memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan pascabencana di Indonesia.