Kajari Fokus Transparansi Dana Covid dan Kejar Aset Dikuasai Pihak Ketiga

LINGGAUMETROPOLIS.COM– Transparansi dana penanganan Covid 19 dan asset pemerintah di Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara menjadi fokus Kajari Lubuklinggau yang baru, Willy Ade Chaidir.

Diterangkan Willy, dari tiga wilayah tersebut, Musi Rawas belum menyampaikan laporan dana penanganan covid 19.

Kajari Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir didampingi Kasi Intel, Aantomo,lebih lanjut menyampaikan bahwa saat ini selain tugas-tugas rutin penegakan hukum ada dua hal yang menjadi fokus.

Dikatakan,Willy, fokus pertama yakni transparansi anggaran dana Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19) di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

” Pertama kita monitor dana covid 19 refocusing, bantuan sosial (bansos) harus tepat sasaran, kemarin saya Sudah ke pak wali dana sudah sekitar Rp 29 M digunakan
nanti kita cek,katanya tepat sasaran, alhamdulilah kalau tepat sasaran,”jelas Willy.

Kemudian, Pemkab Muratara lanjut Willy,minta pendampingan dana sekitar Rp 755 juta. Sementara Pemkab Musi Rawas belum ada laporan.

” Lubuklinggau Rp 29 M, Muratara minta pendampingan Rp 755 juta, Mura belum, renfana besok rencana ketemu Bupati Mura, Kita ingin tahu dari Mura itu berapa refocusingnya berapa, dana Bansos nya berapa,”tegasya.

Willy menghimbau agar Bansos Covid 19 tepat sasaran. Hal tersebut nantinya akan dibuktikan dengan uji sample atau croscek yang akan dilakukan Kejari Lubuklinggau.

” Sekarang laporannya tepat sasaran, tapi nanti kita akan ambil sample (ke masyarakat), dari sample ini kita lihat tepat sasaran atau tidaknya,”tegas Kajari.

Kajari sangat berharap tiga wilayah tersebut tetap berada di jalur yang benar atau on the track.

Adapun fokus keduanya yakni aset racing atau Pemulihan Asset Negara dan Pemda yang dikuasai pihak ketiga.

” Kedua adalah aset racing, kita akan mengejar aset pemerintah yang dikuasai pihak ketiga agar dikembalikan ke pemerintah,”jelas Kajari.

Aset racing ini, mulai dari mobil dinas, motor dinas dan bangunan milik negara yang masih dikuasai pihak ketiga,kecuali barang yang sudah menang lelang.

“Kalau sudah menang lelang tidak apa apa, asal uangnya disetor negara, karena itu hak negara,”ujarnya.

Willy mewarning semua pihak ketiga yang masih menguasai aset agar mengembalikan ke pemerintah.

” Kalau itu punya pemda kembalikan ke pemda, kalau punya negara kembalikan ke negara,”pungkasnya.