Jokowi Ingin Pilkada Tetap Digelar 2024, Ini Alasannya

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Pilkada tetap digelar pada 2024. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko mengatakan alasan Presiden Jokowi ingin agar pelaksanaan Pilkada tetap digelar pada 2024 ialah agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

“Saya pikir alasan yang logis adalah agar stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga dengan baik sehingga agenda pembangunan dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Moeldoko, Sabtu (30/1/2021).

Moeldoko tak menanggapi lebih lanjut ihwal akan banyaknya pejabat sementara kepala daerah jika Pilkada 2024 tetap digelar. Hal ini turut menjadi sorotan publik di tengah sejumlah isu lainnya. “Bisa ditanyakan ke Mendagri,” kata Moeldoko.

Moeldoko tak menampik Presiden sudah menyampaikan sikapnya itu kepada partai-partai koalisi. Pada Kamis, (28/1) Presiden mengumpulkan mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 di Istana Negara, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta agar perubahan UU Pilkada dikaji mendalam. “Khusus terkait Pilkada, Presiden meminta agar semua kekuatan politik, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR, untuk mempertimbangkan betul soal perubahan UU Pilkada ini,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani kepada Tempo, Kamis (28/1/2021).

Menurut Arsul, Presiden menyampaikan ihwal pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih. Presiden pun menyampaikan kekhawatirannya bahwa hajatan politik pilkada yang berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat dan justru mengganggu pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan.

Politikus NasDem Irma Suryani Chaniago bercerita, Presiden menyampaikan secara pribadi tak ada kepentingan setuju atau tidak setuju revisi UU Pemilu. Presiden mengatakan hal itu adalah urusan partai-partai politik di parlemen. Apalagi Jokowi pun akan selesai menjabat pada 2024.

Namun, Jokowi menyinggung bahwa UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 itu belum dilaksanakan, sehingga lucu jika kemudian diubah. Presiden menyebut hal tersebut akan menjadi preseden buruk ke depannya.

“Menurut Presiden itu lucu, belum dilaksanakan sudah mau direvisi. Apa kata masyarakat,” ujar Irma.

Presiden Jokowi sempat menanyakan sikap Partai Golkar yang dianggap mendukung normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023. Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily dan Rizal Mallarangeng kemudian menyampaikan klarifikasi.

Ace, menurut seorang sumber, menyampaikan kepada Jokowi bahwa sikap Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran partai beringin sudah jelas. “Bahwa melihat realitas politik, UU Pilkada yang ada saat ini digunakan terlebih dulu sebelum dievaluasi,” kata sumber ini. Ace menolak mengomentari isi pertemuan.

Rizal Mallarangeng pun menyampaikan bahwa internal partainya terbelah. Ada kelompok yang mendukung Pilkada 2024, ada pula yang menginginkan normalisasi Pilkada 2022 dan 2023. Menurut Celli, sapaan Rizal, 120 kader Golkar yang memenangi Pilkada 2020 hanya akan menjabat selama 3,5 tahun saja jika Pilkada digelar pada 2024.

“Golkar berharap semua pihak bisa memahami, Golkar cukup yang terkena dampak,” kata sumber ini. Celli tak merespons upaya konfirmasi dari Tempo. Pesan ke nomor Whatsapp-nya hanya menunjukkan dua centang biru.

Pada Senin lalu, 25 Januari, Fraksi PAN di DPR menggelar konferensi pers. Zulkifli Hasan menyampaikan sikap partai menolak revisi UU Pemilu. Zulkifli menyampaikan energi yang ada saat ini sebaiknya digunakan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, serta memulihkan persatuan yang terkoyak akibat polarisasi hasil Pilpres 2014 dan 2019.

Ketika dikonfirmasi, Zulkifli membantah bertemu Presiden Jokowi. “Tidak benar. Tidak pernah bertemu Presiden bicara soal RUU,” kata dia.

Tiga politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan menyatakan, ketua umum mereka telah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Tiga partai itu kompak menyatakan menolak normalisasi pilkada pada 2022 dan 2023.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari PKB, Lukman Hakim mengatakan partainya mendukung pilkada tetap digelar 2024, tetapi meminta revisi UU Pemilu tetap dilanjutkan. Namun Lukman mengaku tak mengetahui komunikasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Jokowi. “Saya baru dengar,” kata dia.

Adapun Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dikabarkan telah memberikan arahan kepada fraksi di DPR agar menolak revisi UU Pemilu secara keseluruhan. Sikap ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Nurhayati Monoarfa, istri Suharso, pada Selasa, 26 Januari 2021.

Sekretaris Fraksi PPP di DPR, Achmad Baidowi mengatakan memang telah mengarahkan kepada Kelompok Fraksi PPP di Komisi II untuk tak setuju dengan revisi UU Pemilu. “Fraksi itu kepanjangan tangan dari partai, maka kebijakan atau keputusan partai harus dijalankan,” kata Baidowi.
Ihwal kemungkinan adanya komunikasi Suharso dan Jokowi, Baidowi menganggap hal tersebut wajar saja. Selain sebagai ketua umum partai koalisi, Suharso juga merupakan menteri di kabinet Jokowi. “Namanya menteri pasti rutin komunikasi, baik untuk urusan kabinet dan lainnya, situasi politik Indonesia,” ujar dia.(sumber: tempo.co)