Imam Senen: Temuan BPK Terkait Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Telah Dikembalikan ke Kasda

Kabarkite.com, Lubuklinggau – Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2020, Nomor: 30.B/LHP/XVIII.PLG/05/2021, Tanggal: 06 MEI 2021. Mengenai realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau, diduga SPJ kegiatan dimaksud kurang diyakini kebenarannya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran telah dikembalikan seluruhnya ke kas daerah. Demikian hal ini ditegaskan oleh Imam Senen selaku Sekretaris DPRD Kota setempat, kepada wartawan kabarkite.com melalui via WhatsApp baru-baru ini.

“Ini hasil klarifikasi dan tanggapan langsung tim auditor BPK-RI perwakilan sumsel atas LPH tersebut melalui BPKAD. tidak disebutkan adanya SPJ Fiktif melainkan kelebihan pembayaran karena adanya perbedaan jumlah hari kunjungan dengan hasil konfirmasi ke instansi terkait yang dikunjungi. Hal ini bisa dilihat pada akhir kalimat paragraf kedua, jika fiktif maka pengembaliannya seluruh biaya perjalanan dinas bukan hanya uang harian,” jelas imam senen.

Kemudian, lanjutnya, Atas kelebihan pembayaran tersebut telah dikembalikan seluruhnya ke kas daerah pada tanggal 13-15 April 2020 sesuai aturan undang-undang Pemkot wajib menyelesaikan dalam waktu 60 hari, dalam hal ini Sekretariat DPRD telah menyelesaikan rekomendasi pihak BPK lebih cepat dari waktu yang seharusnya.

Selain itu dia menuturkan, untuk mencegah terjadinya hal seperti ini dikemudian hari dan sesuai rekomendasi BPK saat ini Sekretariat DPRD sedang melakukan evaluasi atas kesesuaian pertanggung jawaban kegiatan perjalanan dinas. Hasilnya akan dilaporkan kepada BPK dalam kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Ini jawaban BPK RI perwakilan sumsel setelah kita konfirmasi, mohon tanggapannya via lis BPKAD Lubuklinggau langsung dan seperti itu la jawabannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, dilangsir dari media online liputanmusi.com bahwa Ratusan juta, realisasi belanja Perjalanan Dinas (Perjadin) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau di Tahun Anggaran 2020, diduga gunakan bukti pertanggung jawaban “Bodong” alias tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran. Selasa (8/06/2021).

Hal tersebut diketahui dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2020, Nomor: 30.B/LHP/XVIII.PLG/05/2021, Tanggal: 06 MEI 2021. Tertera didalam resume LHP BPK, dalam Laporan Realisasi Anggaran TA 2020, Sekretariat DPRD Kota Lubuklinggau menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp30.163.935.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.657.176.011,00 atau 98,32% dari anggaran.

Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat pada Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa bukti pertanggung jawaban berupa rincian biaya perjalanan dinas, surat pernyataan pengeluaran riil untuk hotel 30% dari pagu, kuitansi sewa mobil travel/bukti pembelian BBM, dan lembar kunjungan. Akan tetapi bukti pertanggungjawaban tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya. (Rudi TANJUNG)

Klik : Sumber Berita
Author: kabarkite