Hotel Burza Tidak Miliki Izin IPAL Dan Nunggak Pajak Serta Nunggak PBB selama 2 Tahun

LINGGAUMETROPOLIS.COM– Hotel Burza Lubuklinggau sejak beroperasi hingga saat ini tidak memiliki izin Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan nunggak pajak dan retribusi sejak Januari hingga 30 April 2020.

Hal tersebut terkuak saat tim Sidak Pemkot terdiri dari Dinas PMPTSP, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Dinkes, Dinas Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPJS, Senin (22/06/2020).

Pihak Burza hotel Lubuklinggau juga menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama dua tahun senilai Rp 80 jutaan.

Ketua Tim Sidak sekaligus kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Hendra Gunawan menegaskan bahwa pihak hotel harus segera melunasi pajak yanh ditunggak tersebut, jika tidak maka pemerintah akan membekukan izin hotel.

” Semua rekomendasi dari tim, wajib diperbaiki atau diikuti, termasuk pajak yang nunggak harus dibayar,kami akan melaporkan hal ini ke Walikota, bisa saja nanti kita cabut izinya,”tegas Aan sapaan Hendra Gunawan.

Kepala BPRD Lubuklinggau, Tegi Bayumi, membenarkan bahwa hotel Burza melayangkan surat penutupan sementara sejak 30 April 2020,namun sejak Januari hingga 30 April.

” Jumlah pajaknya sesuai dengan omzetnya, pihak burza dari Januari sampai 30 April belum melaporkan omzet, termasuk juga laporan selama tutup,”kata Tegi.

Dikatakan Tegi, pajak yang belum dibayar oleh Burza Hotel yaitu pajak hotel, pajak restoran,pajak parkir dan pajak air tanah.

Camat Lubuklinggau Timur I, Wahyu Lindra menerangkan bahwa Burza Hotel sudah menunggak PBB selama dua tahun, dimana satu tahunnya mencapai Rp 42 an juta.

Sedangkan, General Manager Burza Hotel, Eni Yuniati saat dikonfirmasi mengakui bahwa pihaknya memang belum membayar pajak ke BPRD, sementara terkait Pajak PBB akan dilakukan cek terlebih daulu

“PBB sih harusnya sudah ya, saya akan tanya bagian acounting dulu, untuk pajak hotel segera kita urus, kami tidak akan lari dari pajak,”pungkasnya. (*)