GMNI Minta Kajari Baru Tuntaskan Kasus-Kasus ‘Jalan Ditempat’ Dan Transparansi Dana Covid

LUBUKLINGGAU- Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( DPC GMNI) Kota Lubuklinggau menaruh harapan besar kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau yang baru.

Ketua DPC GMNI Musi Rawas Lubuklinggau dan Muratara, Rike Dwi Putra, mengatakan dengan pergantian pimpinan maka menjadi hrapan baru untuk masyarakat Silampari yang menginginkan hukum tegak lurus tanpa pandang bulu.

“Kami sudah beberapa kali menyuarakan pembenahan dan peningkatan kinerja APH dalam menangani kasus-kasus besar terutama kasus yg melibatkan pejabat pemerintahan, kurang lebih satu tahun yg lalu kami pernah aksi mendukung kejaksaan tinggi negeri Lubuklinggau mengungkap beberapa kasus yang kami nilai merugikan rakyat,”tegasnya.

Diungkapkan rike, seperti kasus dugaan pungli Disdik Musi Rawas, indikasi penyimpangan pengadaan Alat Kesehatan Muratara dan pembangunan IPAL RSUD Rupiy, kasus AKN & lelang jabatan di hotel 929, dan tindak lanjut temuan BPK tentang pembangunan RSSA LLG.

“Sampai sekarang terbuktikan kado kami hantarkan pada peringatan hari adhiyaksa 2019 itu sama seperti mereka, bedil buluh dalam artian besar suara tapi tak berasa. Nah bagaimana dengan Armada baru kejaksaan sekarang? Akankan sinar harapan keadilan itu ada?,”harap Rike

Harapan besar GMNI dan masyarakat Silampari dibawah kepemimpinan yang baru, kejaksaan tinggi mampu menjalankan tugasnya demi kesejahteraan rakyat luas.

“Sekarang timbul pertanyaan dari kami mewakili masyarakat, akankah Kajari baru mampu menguak kasus-kasus yan kami suarakan kemarin dan kasus-kasus besar lainnya?,”tantangnya.

Belum lagi di 2020, lanjut Rike, ditahun corona melanda ini , mampukan anggaran yang dikeluarkan pemerintah benar-benar terealiasi untuk rakyat, apabila tidak maka bisakah kajari mengungkapnya.

“Kami harap kajari tegak lurus tanpa pandang bulu menyelesaikan permasalah yg ada dan membela kepentingan rakyat tanpa tergoda oleh rayuan oknum pejabat,”harapnya.

Rike, menilai penegakan Hukum di wilayah Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas Utara (MLM) silampari selama ini masih dipandang tajam kebawah tapi tumpul ke atas, beberapa kasus besar hilang bahai ditelan badai.

“Selama ini hukum diwilayah Silampari sama-sama kita ketahui, kita lihat dan kita rasakan. Seorang pencopet bisa dengan tempo waktu satu bulan dari mulai kejadian sampai dengan tuntutan di pengadilan itu selesai dan pelakunya di tahan, Kalau oknum pejabat maling uang rakyat yg sudah disumpah mengabdi kepada rakyat ini sangat jarang ada penetapan tersangka nya apalagi untuk menjebloskannya ke bui, Aneh kan?,”kata Rike.

Masih kata Rike, Itu apa artinya tenaga penegak hukum yg dibodoh bodohi oknum pejabat atau oknum pejabatnya yang mahir atau kong kali kong antar oknum kelembagaan. (Rls)