Gelora Aksi Buruh Jakarta: Tolak UMP Rp 5,7 Juta, Demo ke Istana Hari Ini!

Di Jakarta, aksi buruh sedang menggema dengan tuntutan yang cukup tegas. Sekitar 20 ribu buruh, yang merupakan bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia, mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan revisi terhadap kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Dalam aksinya, mereka menuntut agar UMP Jakarta ditetapkan setidaknya sebesar Rp6.000.000, sebuah angka yang dianggap layak oleh mereka. Selain itu, para buruh menyatakan pentingnya mengembalikan martabat dan kesejahteraan sebagai penopang ekonomi ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, melalui pernyataannya menjelaskan bahwa penetapan UMP 2026 telah mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 mengenai Pengupahan. Meskipun ada pernyataan dari buruh tentang ketidakpuasan, Pramono menyebutkan bahwa UMP untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876, mengalami kenaikan 6,17 persen dari UMP sebelumnya yang berada di angka Rp 5.396.761. Ianya menunjukkan adanya penyesuaian, meskipun para buruh merasa jumlah tersebut tidak mencerminkan kebutuhan hidup yang layak.

Abdul Gofur, Presiden FSP ASPEK Indonesia, menekankan bahwa aksi ini merupakan dorongan langsung kepada pemerintah pusat untuk merevisi kebijakan yang ada. Dia berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk menetapkan UMP yang sesuai dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini dikarenakan buruh merasa ketimpangan yang ada, terutama antara UMP Jakarta dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) daerah penyangga seperti Kota Bekasi, yang merupakan Rp5,99 juta, sangatlah tidak adil.

Aksi yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta, juga menunjukkan rasa ketidakpuasan buruh yang lebih memilih untuk memblokade jalan. Mereka berargumen bahwa kenaikan UMP yang hanya 6,17 persen ini tidak berarti signifikan, terutama ketika inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Menurut informasi yang diperoleh, Pramono mencatat bahwa kenaikan tersebut diambil dari angka alpha 0,75 yang merupakan hasil rapat bersama antara berbagai pihak seperti pengusaha dan buruh dalam rangka membahas beban dan kesejahteraan pekerja di Jakarta.

Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UMP bukan sekadar angka kenaikan, tetapi juga mengenai keseimbangan antara pekerja dan pengusaha, tambahnya. Di sisi lain, untuk menjawab tuntutan buruh dan meningkatkan kesejahteraan, Pemprov DKI juga meluncurkan insentif bagi pekerja dalam bentuk bonus akhir tahun, yang diharapkan bisa menjadi angin segar bagi buruh menjelang akhir tahun ini.

Tentu saja, harapan buruh agar UMP yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka bukanlah hal yang dilewatkan begitu saja. Namun, tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha masih menjadi diskusi yang kompleks. Aksi besar yang direncanakan pada 29-30 Desember 2025 ini menunjukkan betapa seriusnya situasi ini dan pentingnya bagi semua pihak untuk segera mendengarkan aspirasi buruh di Jakarta.

Dengan mendukung kebijakan yang adil dan seimbang, diharapkan kesejahteraan buruh sebagai salah satu penopang ekonomi ibu kota dapat meningkat. Tanpa adanya tindakan nyata dari pemerintah dan komponen terkait lainnya, keinginan buruh untuk mencapai kehidupan yang lebih layak akan terus menunggu. Oleh karena itu, dialog antara semua pihak menjadi sangat krusial demi tercapainya solusi yang memuaskan semua pihak. Sekarang merupakan waktu yang tepat untuk kesepakatan yang adil demi masa depan buruh yang lebih cerah.