Empat Pejabat Muratara Diperiksa Jaksa, dr Herlina Dari Jam 10.30 Sampai Sekarang Masih Diperiksa

LINGGAUMETROPOLIS.COM– Empat pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) hari ini (Jumat/17/07/2020) diperiksa jaksa Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.

Empat pejabat Pemkab Muratara tersebut yaitu Kepala Dinas Perhubungan, Azhar,dan Bendahara Dinas Perhubungan, Kadis Perkim, Nito Maphilindo, diperiksa diruang Seksi Intel, sedangkan Direktur RSUD Rupit, dr Herlina diperiksa diseksi Pidana Khusus.

Azhar diperiksa dari pukul 10.00 sampai 12.30 WIB, sementara bendaharanya diperiksa pukul 13.00 WIB hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan.

Begitu juga dengan Dirut RSUD Rupit diperiksa dari pukul 10.30 WIB dan sampai saat ini (14.50) belum keluar dari ruang pemeriksaan Pidsus.

Terkait pemeriksaan Azhar ini, merupakan laporan masyarakat bahwa Dinas perhubungan yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan tema kegiatan pengaadaan rumah rumahan dan acsesoris di tahun 2017 dan 2018 kurang lebih Rp.800 juta dan diduga melakukan mark up oleh Pejabat Pelaksana teknis kegiatan PPTK dan Kepala Dinas Perhubungan diantaranya melakukan mark-up anggaran pada tahun 2018 tersebut berjumlah Rp.350 juta lebih namun tidak teralisasi sempurna dan pada 2017 berjumlah Rp.250 juta.

Kemudian pada RSUD Rupit, terkait kegiatan tahun anggaran 2018 yang diduga ada indikasi penyimpangan sebagimana dalam laporan masyarakat. Salah satu kegiatan itu menyangkut Belanja Makmin (Makan dan Minum).

Informasi Data Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan RSUD Rupit, tahun anggaran 2018, untuk Triwulan II bulan Juli, bahwa Dari 21 kegiatan dengan total dana senilai Rp.18.256.824.760,00, saat itu sudah terealisasi sebesar 53,67 persen, atau sebesar Rp 9.798.751.940,00.

Adapun uraian dari kegiatan itu, meliputi. Pengadaan Alat -alat Kesehatan senilai Rp 5,6 miliar, sebagaimana dalam laporan realisasi fisik keuangan, Pengadaan tersebut pelaksanaanya tercatat dilaksanakan secara Swakelola, dengan realisasi di triwulan II senilai Rp 3 miliar.

Begitu juga, dengan Pengadaan Obat – obatan Rumah Sakit dari anggaran Rp 2,4 miliar, juga tercatat dilaksanakan secara Swakelola, dengan realisasi sebesar 61,48 persen. Selain itu ada juga belanja Makmin senilai Rp 368 juta.

Terakhir H.Nito Maphilindo proyek Pembangunan jamban tanpa ada pemasangan bilik atau tidak berdinding itu terdapat berjumlah sekitar 50 unit yang tersebar di Kelurahan P2, Kecamatan Purwodadi, adapun biaya pembuatan jamban satu (1) unit menelan dana sekitar Rp8,6 juta.

Bedasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2019, bahwa Pembuatan jamban yang tersebar dibeberapa Kecamatan Musi Rawas nilai dana keseluruan mencapai kisaran Rp 5,2 milyar, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta dari Dana Alokasi Khusus atau DAK -Afirmasi dan Reguler tahun 2019, dengan uraian.

Total APBD tahun 2019, sekitar Rp 915 juta, yang tercatat dalam Kegiatan pembangunan tangki septik skala indvidual perdesaan, sedangkan mekanisme dilaksanakan melalui pihak Rekanan dibagi menjadi (4) Kegiatan dalam proses tender dengan masing-masing dana sekitar Rp 288 juta.

Sementara itu dari biaya DAK – Afirmasi dengan Dana sekitar Rp 2,7 milyar, pada Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air limbah dosmetik, melalui Swakelola. Sedangkan, biaya DAK- Reguler nilai dana sekitar Rp 1,6 milyar, pada Pekerjaan pembangunan tangki septik, dengan pelaksanaanya melalui Swakelola.(*)