Dilaporkan Indikasi Pungli Biaya Faskes, Pihak RSSA Dua Kali Mangkir, BPSK Rekomendasikan Pelapor ke APH

LINGGGAUMETROPOLIS.COM—-Penetapan Perkara Indikasi Pungutan Liar dan atau permintaan Ilegal Biaya Faskes oleh RS Siti Aisyah Lubuklinggau kepada Pasien Lakalantas Meninggal Dunia alm S pada 19 Maret 2020 berujung ke meja BPSK.

Ketua BPSK Lubuklinggau, Nurusulhi Nawawi dalam press release menjelaskan bahwa berdasarkan lanjutan kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, pada 16 Juni 2020, bertempat di Ruang Sidang BPSK – Lt II Kantor Disdagind Lubuklinggau, Agenda Fasilitasi Penyelesaian Perkara Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, Konsumen/Pelapor Ahli Waris Alm S yang memberikan Kuasa kepada Keluarganya NN,melawan Pelaku Usaha/Terlapor RS Siti Aisyah Lubuklinggau, dengan Pihak Terkait BPJS Kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja Lubuklinggau.

” Dengan Pokok perkara indikasi Pungutan Liar dan atau permintaan biaya secara Ilegal oleh RS Siti Aisyah Lubuklinggau terhadap almarhum S (status Pasien BPJS Kesehatan), Warga Desa L Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas, Sumsel. Bahwa setelah dibuat dan disampaikan Undangan Permintaan Klarifikasi kedua kalinya (Undangan pertama pada 23 Maret 2020), dimana telah dijadwalkan Sidang Klarifikasi pada Selasa, 16 Juni 2020, dengan telah menghadirkan Pelapor/Konsumen, Pihak Terkait yakni BPJS Kesehatan dan pihak Asuransi Jasa Raharja Lubuklinggau. Namun, ketika semua pihak telah hadir di Ruang Sidang BPSK, untuk kedua kalinya pihak RS. Siti Aisyah kembali tidak hadir, bahkan tanpa konfirmasi maupun keterangan,”terang Nun sapaan Nurusulhi Nawawi.

Dikatakan Nun dengan mempertimbangkan Tidak adanya niat baik dari RS Siti Aisyah Lubuklinggau untuk memberikan Klarifikasi resmi di muka Sidang BPSK dengan Agenda Ruang Klarifikasi, apabila hal ini diakui sebagai perbuatan khilaf/lalai diharapkan diikuti pula dengan secara sukarela mengembalikan kerugian Ahli Waris Alm. S yang ‘dipaksa dan berakhir terpaksa’ membayar biaya pengobatan/perawatan setelah Meninggal Dunia – hanya berlangsung selama kurang lebih 2 Jam dalam perawatan dan dinyatakan Meninggal Dunia pada Ruang UGD, tagihan sebesar Rp. 1.143.372 telah dibayar setelah Pasien Lakalantas Meninggal Dunia meninggalkan RS Siti Aisyah, pada 19 Maret 2020.

Kemudian,pada Undangan Klarifikasi tanggal 23 Maret 2020 yang dihadiri Pelapor/Konsumen, BPJS Kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja sebagai Pihak Terkait, namun tidak dihadiri pihak RS. Siti Aisyah (tidak hadir dan tanpa keterangan). Majelis BPSK Kota Lubuklinggau telah meminta keterangan kepada Pihak BPJS Kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja yang kedua Pihak ini menerangkan poin penting bahwa Sesungguhnya pada semua peristiwa Lakalantas, pun dengan Korban Meninggal Dunia, semua biaya Pengobatan/Perawatan yang mempergunakan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit ditanggung sepenuhnya oleh pihak Asuransi Jasa Raharja.

“Ketentuan beban Pertanggungan Biaya berada pada Ranah kewajiban Asuransi Jasa Raharja itu berdasarkan telah ditandatanganinya Memorandum Of Understanding (MOU) antara pihak Rumah Sakit, BPJS Kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja,”tabahnya.

Apabila terdapat peristiwa Lakalantas, dimana Korban selanjutnya dirujuk kepada pihak Rumah Sakit, maka secara mutlak Tugas Pihak Rumah Sakit hanya meminta Informasi Data Korban dan kemudian melakukan Input Data, selanjutnya berdasarkan Input Data Pasien ini melalui Sistem Aplikasi Online akan otomatis Terkoneksi kepada pihak BPJS Kesehatan, Asuransi Jasa Raharja dan bahkan kepada Kepolisian setempat sebagai Laporan peristiwa Lakalantas.

“Dengan Input Data dari pihak Rumah Sakit ini, disertai dengan bukti penggunaan Fasilitas Kesehatan selama Pasien Lakalantas dilakukan Pengobatan/Perawatan, maka semua akibat biaya yang ditimbulkan wajib diklaim pihak Rumah Sakit yang selanjutnya akan dibayarkan oleh pihak Asuransi Jasa Raharja,”jelasnya.

Bahwa spirit dari MOU ini dibuat, agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan asuransi bagi Korban Lakalantas, baik oleh BPJS Kesehatan maupun oleh Asuransi Jasa Raharja.

Dengan demikian dan mencermati keterangan resmi pihak BPJS Kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja Lubuklinggau, berikut pula sampai dengan saat ini masih adanya kerugian pihak Ahli Waris Alm S sebagai Korban perbuatan terindikasi pungutan liar dan atau Permintaan Ilegal Biaya Pengobatan/Perawatan oleh pihak RS. Siti Aisyah Lubuklinggau.

Mempertimbangkan secara seksama telah diundangnya secara patut sebanyak dua kali pihak RS Siti Aisyah untuk memberikan Klarifikasi di Ruang Sidang BPSK, dimana undangan resmi BPSK tidak diberikan tanggapan dan bahkan tanpa keterangan ketidaksediaan untuk hadir.

Maka kemudian, pada Rabu 17 Juni 2020 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau membuat Surat penetapan, dengan risalah memberikan rekomendasi kepada pihak Pelapor/Konsumen, untuk dapat melaporkan Terlapor/Pelaku Usaha kepada Aparatur Penegak Hukum pada Lembaga-lembaga Peradilan resmi, berikut Komisi Ombudsman Perwakilan Sumsel, sebagai bentuk Pengujian Kepatuhan Hukum bidang Pelayanan Publik.

Dimintakan pula kepada pihak BPJS Kesehatan berikut Asuransi Jasa Raharja Lubuklinggau bersedia menjadi Saksi atas permasalahan hukum dimaksud. (*)