Audit BPK, Indikator Kinerja Kegiatan Dinas PUCK TRP Mura Tidak Selaras Antar Dokumen

MUSI RAWAS–Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia tahun 2016 sampai tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas dan Instansi Terkait Lainnya di Muara Beliti, no 61.A/S-HP/XVIII.PLG/12/2019, mengungkapkan bahwa terdapat indikator kinerja kegiatan (output) ekonomi (Bidang Pengairan Dinas PUCK TRP) belum disusun secara selaras antar dokumen perencanaan.

Dijelaskan BPK, pelaksanaan pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal apabila alokasi anggaran belanja direncanakan dengan tepat. Proses penganggaran belanja merupakan hasil dari rangkaian proses perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan mulai dari RPJMD, dengan mengacu kepada RPJMD, setiap OPD menetapkan Renstra yang memuat rencana pembangunan OPD berupa program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun. Program kegiatan pada Renstra digunakan dasar dalam penyusunan RKPD.

Selanjutnya RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS yang kemudian KUA dan PPAS tersebut menjadi acuan dalam menyusun RKA OPD. Untuk menjamin terlaksananya sasaran pembangunan daerah, dan pelaksanaan evaluasi/pengukuran pencapaian keberhasilan kegiatan, indikator dan target kinerja program dan kegiatan harus disusun secara selaras antar dokumen perencanaan.

Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik terhadap program dan kegiatan pada dokumen perencanaan TA 2016, 2017 dan 2018 dengan membandingkan indikator kinerja kegiatan antar dokumen perencanaan meliputi RPJMD, Renstra, RKPD, KUA/PPAS dan RKA OPD ditemukan permasalahan dan ketidakselarasan indikator kinerja kegiatan antar dokumen tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) Terdapat program/kegiatan pada dokumen RKPD, KUA/PPAS dan RKA yang tidak mencantumkan indikator kinerja kegiatan;

2) Indikator kinerja kegiatan pada beberapa dokumen mencantumkan kuantitas sementara pada dokumen yang lain hanya mencantumkan pernyataan terlaksananya suatu kegiatan;

3) Indikator kinerja kegiatan pada beberapa dokumen hanya mencantumkan pernyataan yang tidak dapat dinilai capaian kinerjanya.

4) Indikator kinerja kegiatan mencantumkan kuantitas yang berbeda antar dokumen perencanaan, yaitu pada Bidang Pengairan Dinas PUCKTRP. Hasil reviu dan analisa dokumen perencanaan RPJMD, Renstra/Renja, KUA/PPAS, RKA OPD diketahui bahwa terdapat indikator kegiatan (output) yang tidak selaras antar dokumen perencanaan yaitu tiga indikator pada Tahun 2016, dua indikator pada Tahun 2017, dan satu indikator pada Tahun 2018. Ketidakselarasan karena tidak konsisten kuantitas indikator kinerja kegiatan (output).

Hasil konfirmasi BPK dengan Kepala Bidang Program Data dan Evaluasi Bappeda, diketahui telah dilakukan evaluasi keselarasan indikator kinerja program dan kegiatan Renja/Renstra masing-masing OPD dengan RPJMD. Hasil evaluasi tersebut didokumentasikan dalam Berita Acara Verifikasi dan Surat Rekomendasi.

Lebih lanjut diuraikan BPK, evaluasi keselarasan indikator kinerja program hanya dilakukan pada dokumen RPJMD dan Renstra OPD, sedangkan untuk dokumen lain (KUA/PPAS dan RKA OPD) tidak dilakukan evaluasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum memiliki panduan/pedoman mengenai formulasi pengukuran dalam menetapkan indikator kinerja Program/Kegiatan untuk dipedomani oleh masing-masing OPD. Selain itu tidak tersedia sistem dan prosedur maupun kegiatan berupa verifikasi untuk memastikan keselarasan indikator kinerja program/kegiatan antar dokumen perencanaan.

Sampai berita ini diterbitkan, Klikanggaran.com telah menghubungi Kepala Dinas PUCKTRP Musi Rawas, Ristanto, untuk klarifikasinya, namun belum memberikan tanggapan.

Sumber |: Klik Anggaran (https://klikanggaran.com/kebijakan/indikator-kinerja-kegiatan-pucktrp-musi-rawas-tidak-selaras-antar-dokumen.html

Artikel Audit BPK, Indikator Kinerja Kegiatan Dinas PUCK TRP Mura Tidak Selaras Antar Dokumen pertama kali tampil pada Linggau Metropolis.