119 Solidaritas Advokat Palembang Siap Mendampingi dan Membela Munarman

PALEMBANG – 119 Advokat yang tergabung dalam Solidaritas Advokat Palembang untuk Sdr. Munarman  mengecam penangkapan rekan sejawatnya yang dilakukan Densus-88 pada tanggal 27 April 2021 di Perumahan Modern Hills Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan sekira pukul 15.00 WIB.

Munarman kemudian dibawa ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, dengan kedua matanya ditutup kain hitam dan tangan diborgol.

Ketua tim Solidaritas Advokat M. Husni Chandra dan tim rekan sejawatnya merilis Bahwa Sdr. Munarman adalah Advokat yang saat ini sedang menjalankan profesinya sebagai Penasehat Hukum Imam Besar Habib Rizieq Shihab yang perkaranya saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Profesi Advokat merupakan profesi ‘Officium nobile” (profesi yang terhormat) yang merupakan Aparat Penegak Hukum yang bebas, mandiri dan tunduk pada Undang-Undang Advokat.

Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyatakan; “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”, yang kemudian ditegaskan  dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 26/PUU-XI/2013; bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Peristiwa penangkapan yang dilakukan aparat Densus 88 Antiteror patut diduga ada kaitannya dengan kegiatan advokasi Sdr. Munarman kepada Imam Besar Habib Rizieq Shihab.

Hal ini terindikasi dengan tuduhan-tuduhan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdr. Munarman yang terjadi pada kurun waktu tahun 2014 – 2015, terkesan tuduhan-tuduhan tersebut dipaksakan sehingga Sdr. Munarman tidak dapat lagi melakukan pendampingan hukum terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab.

Berdasarkan hal itu,  para Advokat Palembang ini menyatakan sikap, Bahwa Sdr. Munarman dalam menjalankan profesi advokatnya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munarman oknum aparat  Densus 88 terkesan menunjukkan sikap yang arogan, dan mencederai profesi Officium nobile Advokat.

Oknum Densus 88 dalam melaksanakan kewenangannya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Munarman dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena sampai dengan terjadinya penangkapan sdr. Munarman belum pernah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan statusnya sebagai tersangka sebagaimana disyaratkan dalam KUHAP junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.

Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyebutkan, ‘Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia.

Jangankan penangkapan, pemanggilan seorang Advokat untuk kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan tugas menjalankan profesinya harus dilakukan melalui organisasi advokat dimana advokat tersebut bernaung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kelompok Solidaritas Advokat Kota Palembang ini ‘Mengecam’ keras tindakan penangkapan sewenang wenang yang dilakukan oleh oknum Densus 88 Anti Teror terhadap rekan sejawat Sdr. MUNARMAN, dan menolak seluruh tindakan dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilakukan secara represif dengan pendekatan kekuasaan semata-mata dengan tidak menghormati prinsip-prinsip negara hukum (rechtstaats);

Dan menyatakan siap mendampingi dan membela rekan sejawat MUNARMAN yang diperlakukan tidak adil oleh aparat penegak hukum

(R)

Klik : Sumber Berita
Author: kabarkite