JPPI: Sertifikat Higienis & CCTV, Solusi Semu Masalah MBG?

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik instruksi Presiden Prabowo terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menekankan pada pemasangan CCTV di dapur dan kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). JPPI menilai bahwa langkah-langkah ini tidak menjawab persoalan mendasar dalam program MBG, seperti markup harga, dugaan korupsi, minimnya transparansi dan akuntabilitas, serta potensi konflik kepentingan.Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mempertanyakan mengapa Presiden tidak memilih solusi komprehensif dan justru mengambil cara-cara instan yang dinilai kontraproduktif. Ia menekankan bahwa masalah program MBG tidak hanya soal keracunan, tetapi juga masalah lain di level Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG.Ubaid juga mengkritik kebijakan penutupan sementara SPPG yang bermasalah karena keracunan, serta usulan pemasangan CCTV dan SLHS yang dianggap hanya menyelesaikan masalah secara parsial. Ia berpendapat bahwa instruksi tersebut tidak menjawab persoalan secara utuh.Sebelumnya, Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, dan dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Pangan) Zulkifli Hasan juga mengevaluasi SPPG terkait faktor kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak. Kementerian Kesehatan juga akan mengoptimalkan puskesmas dan usaha kesehatan sekolah (UKS) untuk memantau SPPG secara rutin.